BAB I. PENGANTAR HUKUM PRANATA PEMBANGUNAN

PENGERTIAN HUKUM PRANATA PEMBANGUNAN DAN APLIKASINYA

Sebagai seorang arsitek atau sebagai pelaku dalam pembangunan suatu proyek, selayaknya kita harus mengetahui tata aturan, perundang – undangan yang berlaku. Kita harus mengetahui langkah – langkah dalam tata tertib untuk melaksanakan pembangunan dan mengikutinya sesuai undang – undang agar proyek pembangunan yang sedang kita laksanakan berjalan lancar tanpa adanya hambatan hukum.

  1. PENGERTIAN HUKUM PRANATA PEMBANGUNAN
  2. PENGERTIAN
  • HUKUM

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), hukum adalah (1) Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan           oleh penguasa atau pemerintah. (2) Undang – undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. (3) Keputusan                       (pertimbangan) yg ditetapkan oleh hakim.

  • PRANATA

(1) Interaksi antar individu/kelompok/kumpulan, pengertian individu dalam satu kelompok dan pengetian individu dalam satu                         perkumpulan memiliki makna yang berbeda. (2) Pranata adalah kelembagaan, mekanisme, sistem dan perangkat, agar tujuan pembangunan         dapat dicapai.

  • PEMBANGUNAN

Perubahan individu/kelompok dalam kerangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan hidup.

Pengertian Hukum Pranata Pembangunan secara keseluruhan adalah suatu peraturan interaksi pelaku pembangunan untuk menghasilkan              tata ruang suatu daerah menjadi lebih berkualitas dan kondusif.Hukum pranata pembangunan untuk menyempurnakan tatanan                          pembangunan pemukiman yang lebih teratur,berkualitas dan berkondusif bagi pengguna dan pemerintah daerah.

Pelaku pembangunan meliputi arsitek, pengembang, kontraktor, dinas tata kota, dan bada hukum.

  1. EMPAT UNSUR HUKUM PRANATA PEMBANGUNAN
  • MANUSIA

Manusia adalah unsur utama dalam pelaksanaan pembangunan. Tenaga pikiran dan tenaga kerja merupakan penentu pengembangan                   pembangunan.

  • SUMBER DAYA ALAM

SDA merupakan sumber terpenting, karena segala kebutuhan bahan material yang diperlukan dalam pembangunan berasal dari                         ketersediaan dan ketercukupan sumber daya alam yang ada di bumi.

  • MODAL

Modal merupakan aspek terpenting dalam pengembangan pembangunan, dimana semakin tersedianya atau banyaknya modal, semakin               pesat dan maju perkembangan pembangunan.

  • TEKNOLOGI

Teknologi dari tahun ke tahun semakin pesat dan canggih. Dalam hal pembangunan pun semakin canggih teknologi yang digunakan                   semakin cepat, mudah, dan efisien pembangunan dilakukan. Hal ini dapat mempercepat dan pembangunan maju semakin pesat.

3. STRUKTUR HUKUM PRANATA DI INDONESIA

  1. Legislatif (MPR-DPR), Sebuah anggota parlemen yang membuat sebuah peraturan  hukum.
  2. Eksekutif (Presiden-pemerintahan), sebaagai  pelaksana perundang – undangan yang telah di buat oleh DPR.lalu kepolisain  (POLRI) juga institusi hukum lainnya juga berwenang melakukan penyidikan; JAKSA yang melakukan penuntutan.
  3. Yudikatif (MA-MK) sebagai lembaga penegak keadilan

Mahkamah Agung (MA) beserta Pengadilan Tinggi (PT) & Pengadilan Negeri (PN) se-Indonesia mengadili perkara yang kasuistik, sedangkan Mahkamah Konstitusi (MK) mengadili perkara peraturan Perundang – undangan.

  1. Lawyer atau pengacara, adalah suatu pihak yang membantu mewakili klien untuk sebuah perkara masalah di pengadilan,

Di Indonesia, struktur dari hukum pranata pembangunan hingga saat ini belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Undang-undang yang dibuat oleh DPR&MPR dilaksanakan oleh pemerintah. Disini, pemerintah harusnya dapat berlaku sesuai dengan apa yang tercantum dalam UU tersebut. Namun pada kenyataanya, banyak sekali hal yang tercantum dalam UU namun tidak terwujud.

Misalnya saja untuk masalah HAM (Hak Asasi Manusia) dimana UU memberikan hak kepada seluruh warga RI tanpa terkecuali. Salah satunya adalah hak kebebasan berpendapat. Namun masih saja suara dari rakyat kecil tidak didengarkan.Pemerintah tetap berlaku semaunya, tanpa peduli dampak yang diterima oleh masyarakat. Harusnya pemerintah mendengarkan lalu mewujudkan apa yang menjadi keinginan mereka.

Kemudian pengacara. Pengacara sekarang sudah tidak lagi berpihak kepada yang benar, melainkan kepada UANG. Siapa yang membayarnya lebih besar, dialah yang dibela. Padahal seharusnya pengacara disini berfungsi untuk mewakili klien yang sedang berperkara di pengadilan (jubir=juru bicara), yang berarti ia harus menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, bukan apa yang telah direkayasa klien.

4. APLIKASI / CONTOH HUKUM PRANATA PEMBANGUNAN

  • Legislatif (MPR-DPR), pembuat produk hukum
  • Eksekutif (Presiden-pemerintahan), pelaksana perUU yg dibantu oleh Kepolisian (POLRI) selaku institusi yg berwenang melakukan penyidikan; JAKSA yg melakukan penuntutan
  • Yudikatif (MA-MK) sbglembaga penegak keadilan
  • Mahkamah Agung (MA) beserta Pengadilan Tinggi (PT) & Pengadilan Negeri (PN) se-Indonesia mengadili perkara yg kasuistik;
  • Sedangkan Mahkamah Konstitusi (MK) mengadili perkara peraturan PerUU
  • Lawyer, pihak yg mewakili klien utk berperkara di pengadilan, dsb.

Aplikasi atau contoh dalam Hukum Pranata Pembangunan seperti Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). IMB adalah  perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. Kewajiban setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan diatur pada Pasal 5 ayat 1 Perda 7 Tahun 2009.

IMB akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan Tata Ruang yang telah ditentukan. Selain itu, adanya IMB menunjukkan bahwa rencana kostruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama.

Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

imb

imb2

RESUME HUKUM PRANATA PEMBANGUNAN

Setelah saya memahami mengenai pengertian dari Hukum Pranata Pembangunan,Struktur dan contoh umum dari Hukum Pranata Pembangunan, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu sebelum kita mendirikan bangunan, sebagai arsitek kita harus memperhatikan segala peraturan-peraturan yang ada mengenai perizinan pembangunan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak ada yang menyalahi hukum yang ada. Selain itu kita harus memperhatikan 4 unsur utama dalam Hukum Pranata Pembangunan yaitu manusia, sumber daya alam, modal dan teknologi karena keempat unsur tersebut lah yang mendasari hukum pranata pembangunan. Tanpa memperhatikan keempat unsur tersebut maka pembangunan tidak akan berjalan baik

http://finifio.wordpress.com/2014/10/07/hukum-pranata-pembangunan-dan-pengaplikasiannya/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s